Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan

    Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan
    Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki

    JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendukung usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan, terutama mengenai pramuwisata yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI). Zainuddin menilai pentingnya pramuwisata untuk diberi payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

    “Jadi dengan payung hukum yang jelas, maka eksistensi atau keberadaan pramuwisata ini menjadi lebih terjamin legalitasnya. Termasuk kemudian payung yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah walaupun dasar hukumnya jelas, masa depan pramuwisata akan menjadi lebih baik, ” ujar Zainuddin dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan jajaran DPP HPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menilai, apabila setiap aspek dalam pariwisata dibuat regulasi tersendiri, nantinya akan sangat banyak produk UU. Sehingga, dirinya sepakat apabila UU Kepariwisataan ntersebut direvisi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemandu wisata ini bisa dituangkan dan dinormakan dalam revisi itu.

    “Karena usaha pariwisata itu setidaknya ada kawasan pariwisata, ada jasa, perjalanan wisata, kemudian jasa konsultasi, dan lain-lain. Itu kemudian kalau masing-masing usaha pariwisata ditarik  menjadi satu undang-undang sendiri-sendiri, ini akan menjadi (UU) sangat banyak, ” tandas legislator dapil Jawa Timur X itu. 

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Diketahui, dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI tersebut, DPP HPI menyampaikan beberapa permasalahan terkait pramuwisata, mulai dari status ilegal atau tidak memiliki lisensi, dan/atau hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi, pramuwisata bekerja tidak sesuai dengan kode etik, dan hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap, serta terdapat dikotomi profesi pramuwisata sehingga menjadikan eksistensi organisasi pramuwisata tidak memiliki legitimasi secara menyeluruh. (hal/sf)

    Zainuddin Maliki PAN KOMISI X DPR RI
    Publikjogja.com

    Publikjogja.com

    Artikel Sebelumnya

    Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 132

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 273

    Registered: Jul 17, 2020

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 101

    Registered: Nov 23, 2021

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Agung widodo verified

    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta
    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pagelaran Wayang Kulit, Kapolri: Pelestarian Budaya Hingga Dekat dengan Masyarakat 

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami